Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa kuota internet yang telah dibeli oleh konsumen merupakan benda tidak berwujud yang melekat sebagai hak milik pribadi. Karena itu, sisa kuota yang telah dibayar pengguna jasa telekomunikasi tidak boleh dihanguskan secara sepihak oleh operator.
Penegasan tersebut tertuang dalam Putusan MK Nomor 273/PUU-XXIII/2026 yang dibacakan dalam sidang pada Kamis (23/7/2026).
Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menyatakan bahwa kuota internet yang telah dibayar oleh konsumen harus dipandang sebagai benda tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi dan dilindungi oleh konstitusi.
“Kuota internet dimaksud harus diposisikan sebagai benda tidak berwujud yang di dalamnya melekat hak milik. Dengan melekat status hak milik atas kuota internet yang telah dibayar atau dibeli oleh pengguna jasa telekomunikasi, negara harus melindungi perolehan maupun pemanfaatan kuota internet dimaksud,” demikian pertimbangan Mahkamah.
MK menilai sisa kuota yang belum digunakan tetap memiliki nilai ekonomi riil karena diperoleh melalui pembayaran yang sah oleh konsumen. Oleh sebab itu, penghangusan sisa kuota tanpa informasi yang memadai maupun tanpa memberikan pilihan layanan yang layak dinilai bertentangan dengan perlindungan hak milik pribadi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Menurut Mahkamah, nilai ekonomi yang telah dibayarkan oleh pengguna jasa telekomunikasi wajib memperoleh perlindungan hukum sehingga manfaat layanan tidak dapat dihilangkan secara sewenang-wenang.
“Hal demikian tidak hanya berimplikasi pada berkurangnya nilai ekonomi yang secara sah dibayarkan oleh pengguna jasa telekomunikasi, melainkan juga hilangnya perlindungan hak atas milik pribadi,” tegas MK.
Atas dasar pertimbangan tersebut, Mahkamah memutuskan bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyediakan pilihan layanan rollover, yakni mekanisme yang memungkinkan sisa kuota internet tetap aktif, dapat diakumulasi, dan digunakan pada periode berikutnya sesuai ketentuan layanan yang dipilih konsumen.
Perkara ini diajukan oleh tiga warga negara Indonesia, yakni Didi Supandi, Wahyu Triana Sari, dan Rega Felix. Dalam amar putusannya, Mahkamah mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian.
MK menyatakan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Telekomunikasi bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa penetapan tarif jasa telekomunikasi harus disertai kewajiban bagi operator untuk menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota internet milik pengguna tetap aktif dan dapat digunakan.
Putusan ini menjadi tonggak penting dalam penguatan perlindungan hak konsumen di sektor telekomunikasi. Ke depan, operator seluler dituntut menyesuaikan kebijakan layanannya agar memberikan pilihan kepada pelanggan untuk mempertahankan sisa kuota internet yang telah mereka beli, sehingga hak ekonomi konsumen tetap terlindungi.
