Pemerintah Aceh mencatat perkembangan positif dalam penanganan bencana hidrometeorologi. Pembangunan hunian sementara (Huntara) telah mencapai 99 persen, sementara pemerintah kini mengalihkan fokus pada percepatan pembangunan hunian tetap (Huntap) serta pemulihan infrastruktur di wilayah terdampak.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir Syamaun, saat membuka Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Jumat (24/7/2026).
“Huntara sudah terealisasi sebanyak 20.715 unit dari target 20.797 unit atau sekitar 99 persen. Saat ini perhatian kami beralih pada percepatan pembangunan Huntap,” kata Nasir.
Menurutnya, realisasi pembangunan Huntap saat ini baru mencapai 397 unit atau sekitar 3,6 persen dari total kebutuhan sebanyak 37.107 unit.
Selain sektor perumahan, pemulihan infrastruktur juga terus menunjukkan kemajuan. Sebanyak 46 ruas jalan nasional dan 23 jembatan nasional telah difungsikan secara darurat. Sementara itu, 1.543 dari total 1.638 ruas jalan daerah sudah kembali dapat dimanfaatkan masyarakat.
Di sektor pendanaan, Nasir menjelaskan realisasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 telah mencapai Rp146,73 miliar atau sekitar 17,8 persen dari total pagu Rp824,82 miliar.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk 766 paket kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, dengan 353 paket atau 46,1 persen di antaranya telah memasuki tahap pelaksanaan fisik.
Ia juga mengungkapkan, hasil desk bersama 10 kementerian/lembaga pada 22–23 Juli 2026 mengidentifikasi kebutuhan sebanyak 2.537 paket kegiatan senilai sekitar Rp5 triliun. Hingga saat ini, pendanaan yang telah berjalan mencapai Rp2,07 triliun atau 41,48 persen.
Untuk mempercepat proses pemulihan, Pemerintah Aceh mengajukan tiga usulan strategis kepada pemerintah pusat. Salah satunya adalah penambahan dukungan anggaran kementerian/lembaga guna menutup kesenjangan pembiayaan berbagai program prioritas.
Selain itu, Pemerintah Aceh juga mengusulkan penanganan 10 ruas jalan prioritas nasional yang tersebar di Aceh Utara, Aceh Tengah, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Aceh Besar, Aceh Jaya, Gayo Lues, Aceh Tamiang, dan Aceh Timur.
“Ruas-ruas tersebut merupakan akses vital yang menghubungkan pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan permukiman, hingga jalur distribusi barang dan jasa. Kami berharap usulan ini menjadi bagian dari prioritas pembangunan nasional,” ujar Nasir.
Ia menambahkan, penguatan infrastruktur tidak hanya bertujuan memulihkan kerusakan akibat bencana, tetapi juga meningkatkan konektivitas wilayah, memperkuat pertumbuhan ekonomi, memperlancar mobilitas masyarakat, serta meningkatkan ketahanan Aceh menghadapi potensi bencana di masa depan.
Nasir juga mengusulkan pembentukan sistem koordinasi terpadu melalui penunjukan Person in Charge (PIC) di setiap kementerian/lembaga agar berbagai kendala teknis di lapangan dapat diselesaikan lebih cepat dan akuntabel.
“Pemerintah Aceh berkomitmen menjadi mitra aktif Pemerintah Pusat dalam mengawal seluruh tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tutup Nasir.
