Pemerintah Kota Banda Aceh didorong untuk segera membentuk Komite Penanggulangan AIDS (KPA) menyusul masih tingginya angka kasus HIV/AIDS di ibu kota Provinsi Aceh. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 918 kasus HIV/AIDS sejak 2008, dengan 43 kasus baru ditemukan sepanjang 2026.
Dorongan tersebut disampaikan Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah, yang menilai penanganan HIV/AIDS tidak dapat dibebankan kepada satu instansi saja, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
“Saya mendorong agar segera dibentuknya Komite Penanggulangan AIDS. Nanti masalah ini dapat dikendalikan, dikelola, dan diperbaiki lewat kolaborasi bersama,” kata Irwansyah, Selasa (28/7/2026).
Politikus PKS itu mengatakan, usulan pembentukan KPA telah ia sampaikan saat menerima paparan dari Asosiasi Dinas Kesehatan (Adinkes) Aceh mengenai perkembangan kasus HIV/AIDS di Banda Aceh.
Menurutnya, keberadaan komite tersebut akan menjadi wadah koordinasi berbagai pihak dalam memperkuat upaya penanggulangan HIV/AIDS, mulai dari sosialisasi, edukasi, pencegahan, hingga pendampingan bagi pasien.
Ia juga menegaskan DPRK Banda Aceh siap mendukung langkah tersebut, baik melalui kebijakan anggaran maupun fungsi fasilitasi.
“Kami siap memberikan dukungan dalam bentuk penganggaran maupun fasilitator,” ujarnya.
Sementara itu, Pengurus Adinkes Aceh sekaligus Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, dr. Rayhan, menyebut kondisi HIV/AIDS di Banda Aceh sudah berada pada level yang mengkhawatirkan.
Dari total 918 kasus yang tercatat sejak 2008, sebanyak 226 kasus merupakan warga ber-KTP Banda Aceh. Adapun sisanya berasal dari berbagai kabupaten/kota di Aceh yang berdomisili atau menjalani pengobatan di Banda Aceh.
Menurut Rayhan, saat ini terdapat 21 fasilitas layanan pengobatan HIV/AIDS di Banda Aceh dari total 115 layanan yang tersedia di seluruh Aceh. Layanan tersebut tersebar di sejumlah rumah sakit dan puskesmas, di antaranya RSUD dr. Zainoel Abidin, RSUD Meuraxa, serta Puskesmas Meuraxa.
Ia juga mengungkapkan bahwa hingga kini 140 pasien HIV/AIDS telah meninggal dunia.
Rayhan menambahkan, berdasarkan data yang dimiliki, faktor risiko terbesar penularan HIV di Banda Aceh berasal dari hubungan seksual sesama laki-laki (MSM). Karena itu, menurutnya, upaya edukasi dan pencegahan perlu terus diperkuat agar penyebaran kasus dapat ditekan.
Di sisi lain, Perwakilan Adinkes Aceh, Media Yulizar, mengatakan organisasinya saat ini memprioritaskan penanganan tiga penyakit menular, yakni HIV/AIDS, tuberkulosis (TBC), dan malaria.
Namun, pada tahap awal, fokus kegiatan diarahkan pada penanggulangan HIV/AIDS dan TBC melalui sosialisasi, edukasi kepada masyarakat, kampanye pencegahan, serta penggalangan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan.
Pembentukan Komite Penanggulangan AIDS diharapkan menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi pemerintah, tenaga kesehatan, akademisi, organisasi masyarakat, dan berbagai elemen lainnya dalam menekan laju penyebaran HIV/AIDS di Banda Aceh.
