Anggota Komisi VII DPRA, Yahdi Hasan, mendesak aparat penegak hukum (APH) segera mengusut dugaan pemotongan bantuan modal usaha yang disalurkan Baitul Mal Aceh. Ia menegaskan akan turun langsung melakukan investigasi untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar di masyarakat.
Dugaan tersebut mencuat setelah beredar informasi bahwa penerima bantuan modal usaha yang seharusnya memperoleh Rp5 juta hanya menerima sekitar Rp1 juta. Sementara sisa dana sekitar Rp4 juta diduga dipotong oleh oknum tertentu.
“Jika informasi ini benar, maka tindakan tersebut sangat mencederai kepercayaan masyarakat dan merugikan para penerima manfaat. Bantuan modal usaha seharusnya diterima secara utuh agar benar-benar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat,” kata Yahdi, Jumat (31/7/2026).
Sekretaris Komisi VII DPRA itu mengatakan pihaknya akan mengumpulkan data dan meminta keterangan dari berbagai pihak guna memastikan fakta di lapangan. Ia juga mengajak masyarakat yang mengetahui atau menjadi korban dugaan pemotongan bantuan agar berani melapor sebagai bahan pendalaman.
Menurut Yahdi, praktik seperti itu tidak boleh dibiarkan karena berpotensi menghambat tujuan program pemberdayaan ekonomi yang dibiayai dari dana umat.
Selain mendorong pengusutan, Yahdi meminta Baitul Mal Aceh memperkuat sistem pengawasan terhadap seluruh proses penyaluran bantuan. Ia menilai mekanisme seleksi penerima, penyaluran, hingga evaluasi pascapemberian bantuan harus dilakukan lebih ketat agar bantuan tepat sasaran dan memberikan manfaat jangka panjang.
“Kami berharap Baitul Mal Aceh memiliki sistem pengawasan dan pemantauan yang lebih baik. Bantuan yang diberikan harus mampu meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat, bukan justru membuka ruang terjadinya penyimpangan,” ujarnya.
Yahdi juga mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan tersebut secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu. Jika ditemukan unsur pidana, ia meminta seluruh pihak yang terlibat diproses sesuai hukum yang berlaku.
“Jangan sampai dana yang menjadi hak masyarakat justru disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kasus ini harus diusut hingga tuntas agar kepercayaan publik terhadap program bantuan tetap terjaga,” tegasnya.
