Pemerintah Aceh meminta PT Pertamina Patra Niaga segera membenahi sistem pelayanan di seluruh SPBU di Aceh menyusul masih terjadinya antrean panjang yang dinilai mengganggu akses masyarakat ke fasilitas umum dan berpotensi memicu keresahan.
“Kalau tidak segera diperbaiki, kondisi ini berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat,” kata Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, di Banda Aceh, Jumat (31/7/2026).
Menurut Nurlis, Pemerintah Aceh telah meminta Sales Area Manager (SAM) Retail Pertamina untuk melakukan optimalisasi pelayanan mulai Agustus 2026. Langkah yang diminta antara lain menambah jumlah operator di setiap dispenser serta menyiapkan petugas khusus yang mengatur antrean kendaraan.
Permintaan tersebut merupakan hasil evaluasi tim Pemerintah Aceh yang dikoordinasikan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Aceh, Teuku Robby Izra, bersama Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Teuku Adi Darma, Kepala Dinas ESDM Aceh Asnawi, serta Kepala Biro Perekonomian Setda Aceh Zaini.
Hasil evaluasi menunjukkan lambatnya pelayanan di SPBU menjadi salah satu penyebab utama antrean panjang.
“Di setiap dispenser terdapat empat nozzle, tetapi hanya dilayani satu atau dua petugas. Mereka harus memeriksa QR Code Subsidi Tepat, mencocokkan nomor polisi kendaraan, mengisi BBM hingga menerima pembayaran. Proses ini membuat pelayanan menjadi lambat dan antrean semakin panjang,” ujar Nurlis.
Temuan tersebut, lanjutnya, telah disampaikan langsung oleh Teuku Robby Izra kepada SAM Retail Pertamina dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Kantor Gubernur Aceh pada 23 Juli 2026. Pertemuan itu juga dihadiri perwakilan Hiswana Migas Aceh.
“Dalam rapat itu, Pertamina menyatakan siap memperbaiki dan mengoptimalkan pelayanan di seluruh SPBU,” katanya.
Tiga Penyebab Antrean
Pemerintah Aceh mengidentifikasi sedikitnya tiga faktor utama yang menyebabkan antrean BBM di sejumlah daerah.
Pertama, faktor pasokan (supply), meliputi keterlambatan distribusi, keterbatasan armada pengangkut, serta gangguan cuaca.
Kedua, faktor permintaan (demand), yakni meningkatnya mobilitas masyarakat, aksi panic buying, masuknya kendaraan dari luar daerah, hingga penyalahgunaan BBM bersubsidi. Perbedaan harga yang cukup jauh antara BBM subsidi dan non-subsidi juga membuat sebagian pengguna kendaraan yang tidak berhak beralih menggunakan Pertalite maupun Biosolar.
Ketiga, faktor pelayanan SPBU, seperti lambatnya proses pengisian, keterbatasan dispenser, jam operasional yang belum optimal, serta distribusi stok BBM yang belum merata. Padahal, berdasarkan informasi Pertamina Patra Niaga Aceh, ketersediaan stok BBM masih berada dalam kondisi aman.
Sidak Temukan Penyalahgunaan QR Code
Sebagai bagian dari upaya pengawasan, Pemerintah Aceh bersama Polda Aceh menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke SPBU Jeulingke dan SPBU Lambhuk, Banda Aceh, Kamis (30/7/2026).
Dalam sidak tersebut, petugas menemukan sejumlah kendaraan menggunakan QR Code Subsidi Tepat yang tidak sesuai dengan nomor polisi kendaraan. Sementara di SPBU Lambhuk, tim juga mendapati sejumlah kendaraan meninggalkan antrean secara mendadak saat petugas tiba di lokasi.
Temuan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi di Aceh.
Mualem Sudah Minta Tambahan Kuota
Sebelumnya, pada 22 Juli 2026, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), telah mengirim surat kepada Kepala BPH Migas untuk meminta penambahan kuota BBM bersubsidi bagi Aceh.
Dalam surat bernomor 500.10/8664 itu, Gubernur menjelaskan tambahan kuota dibutuhkan agar distribusi BBM tetap terjaga, termasuk mendukung percepatan penanganan dan pemulihan dampak bencana hidrometeorologi di Aceh.
Delapan Langkah Perbaikan
Pemerintah Aceh juga mengusulkan sejumlah langkah konkret untuk meningkatkan pelayanan SPBU, antara lain:
- Menambah jadwal distribusi mobil tangki BBM, termasuk pada akhir pekan.
- Menyesuaikan jenis dan kapasitas mobil tangki ke wilayah yang akses jalannya masih terganggu.
- Menambah petugas di setiap dispenser agar pelayanan lebih cepat.
- Menempatkan petugas khusus untuk memverifikasi QR Code sebelum kendaraan memasuki dispenser.
- Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) atau Standar Pelayanan Minimal (SPM) terkait waktu pelayanan setiap kendaraan.
- Menambah jumlah petugas pada jam-jam sibuk.
- Menyediakan jalur khusus bagi kendaraan prioritas seperti ambulans, kendaraan pelayanan publik, dan sepeda motor.
- Mengatur jadwal pengisian bagi kendaraan tertentu, seperti truk angkutan barang dan kendaraan proyek.
Pemerintah Aceh berharap langkah-langkah tersebut dapat mempercepat pelayanan di SPBU, mengurangi antrean kendaraan, serta menjaga kelancaran aktivitas masyarakat tanpa mengganggu akses ke jalan maupun kawasan pertokoan.
