Langkah cepat Pemerintah Aceh merespons krisis antrean bahan bakar minyak (BBM) mulai menunjukkan hasil. Setelah serangkaian koordinasi intensif dengan PT Pertamina Patra Niaga, pasokan BBM ke Aceh resmi ditingkatkan di atas penyaluran normal, disertai pembenahan distribusi dan pengawasan di seluruh rantai penyaluran.
Data yang diterima Pemerintah Aceh menunjukkan penyaluran Gasoil meningkat menjadi 120,4 persen, sedangkan Gasoline mencapai 109 persen dari kondisi normal. Penambahan pasokan tersebut diharapkan mampu mempercepat normalisasi distribusi dan mengurai antrean panjang yang terjadi di sejumlah SPBU dalam beberapa hari terakhir.
Juru Bicara Pemerintah Aceh, Nurlis Effendi, mengatakan peningkatan penyaluran merupakan tindak lanjut dari instruksi Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, yang meminta seluruh jajaran bergerak cepat mencari solusi atas persoalan kelangkaan BBM yang dikeluhkan masyarakat.
“Pak Gubernur meminta perkembangan dilaporkan setiap saat. Fokus beliau jelas, persoalan ini harus segera diselesaikan agar tidak terus membebani masyarakat dan mengganggu aktivitas ekonomi,” kata Nurlis di Banda Aceh, Selasa (4/8/2026).
Keputusan penambahan pasokan disampaikan langsung oleh Sales Branch Manager Aceh I Fuel Pertamina Patra Niaga Retail Aceh, Ferdi Fajrian Adicandra, dalam rapat koordinasi bersama Tim Pemerintah Aceh yang dipimpin Asisten II Setda Aceh, Teuku Robby Izra, di Kantor Gubernur Aceh.
Tak berhenti pada penambahan pasokan, Pemerintah Aceh bersama Pertamina dan aparat penegak hukum juga langsung bergerak membenahi sistem distribusi di lapangan. Tim gabungan melakukan inspeksi ke sejumlah SPBU untuk memastikan stok tersedia, menertibkan penyaluran BBM bersubsidi, serta mencegah penyalahgunaan oleh kendaraan dengan tangki modifikasi maupun praktik ilegal lainnya.
Untuk mengurangi antrean, SPBU mulai menempatkan petugas khusus pengatur antrean (marshalling), menambah operator pada jam-jam sibuk, serta meningkatkan koordinasi distribusi agar pelayanan berlangsung lebih cepat.
Di sisi hulu, Fuel Terminal di Aceh memperpanjang jam operasional, termasuk membuka layanan pada hari Minggu, sementara SPBU diminta tetap siaga menerima pasokan selama 24 jam guna memperkuat stok sebelum disalurkan kepada masyarakat.
Pemerintah Aceh juga menyiapkan langkah lanjutan agar distribusi BBM bersubsidi semakin tepat sasaran. Dinas Perhubungan tengah melakukan konsolidasi data kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat untuk mengantisipasi penggunaan nomor polisi tidak terdaftar dalam pembelian BBM bersubsidi.
Selain itu, Pemerintah Aceh sedang menyiapkan Surat Gubernur yang mengatur prioritas pengisian BBM bersubsidi bagi angkutan umum penumpang dan angkutan barang berpelat kuning. Pada saat yang sama, Satgas Gabungan Penertiban Penyaluran BBM juga akan dibentuk untuk memperkuat pengawasan di lapangan.
Menurut Nurlis, seluruh langkah tersebut diarahkan untuk memastikan pasokan BBM tetap terjaga, distribusi berjalan lancar, antrean di SPBU berangsur normal, serta aktivitas masyarakat dan perekonomian tidak lagi terganggu.
“Pemerintah Aceh akan terus mengevaluasi kondisi di lapangan bersama Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, Organda, dan seluruh pemangku kepentingan hingga distribusi BBM benar-benar kembali normal,” ujarnya.
Pemerintah Aceh juga mengimbau masyarakat membeli BBM sesuai kebutuhan serta tidak melakukan penimbunan maupun penyalahgunaan BBM bersubsidi agar pasokan yang telah ditambah dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat.
